Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membukukan kinerja positif sepanjang 2025 dalam implementasi agenda Ekonomi Biru.
Capaian tersebut ditopang penguatan perlindungan laut, peningkatan efektivitas kawasan konservasi, serta pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara menyampaikan, hingga akhir 2025 luas kawasan konservasi laut nasional bertambah 1,09 juta hektare, melampaui target 700 ribu hektare.
Dengan tambahan tersebut, total kawasan konservasi laut Indonesia mencapai 30,9 juta hektare. Adapun kawasan konservasi yang dikelola secara efektif telah mencapai 19,27 juta hektare, melebihi target 18,5 juta hektare.
“Capaian ini merupakan hasil sinergi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta mitra konservasi, termasuk kerja sama bilateral dan multilateral. Ke depan, penguatan akan dilakukan melalui PROTEKSI atau Program Terpadu Restorasi Ekosistem dan Konservasi,” kata Koswara melalui siaran pers yang dinukil dari laman sejumlah media nasional, Rabu (31/12).
Selain itu, KKP juga mencatat kemajuan pada konservasi spesies dan genetik. Sepanjang 2025, pengelolaan pemanfaatan 420 spesies perikanan terealisasi 100%. Dari sisi perlindungan, sebanyak 48 jenis biota laut telah ditetapkan sebagai spesies dilindungi melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.
Dalam mendukung Ekonomi Biru, KKP mengembangkan pengelolaan karbon biru melalui perencanaan, regulasi, dan pemutakhiran data ekosistem pesisir serta laut dangkal. Hingga 2025, sebanyak 20 lokasi perencanaan karbon biru telah disiapkan, dengan lima lokasi terdaftar dalam Sistem Registri Nasional Perubahan Iklim (SRN PPI), baik di kawasan konservasi maupun non-konservasi.
Sejumlah regulasi pendukung juga diterbitkan, antara lain Manual Pengukuran Karbon Biru Padang Lamun serta keputusan pembentukan kelompok kerja penyusunan informasi terumbu karang dan padang lamun nasional.
Data terbaru menunjukkan total habitat bentik laut dangkal mencapai 2,27 juta hektare yang mencakup terumbu karang, padang lamun, makroalga, serta substrat dasar potensial rehabilitasi sebagai basis kontribusi sektor kelautan dalam mitigasi perubahan iklim.
Pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkuat melalui rehabilitasi mangrove dan lamun di berbagai daerah, termasuk pengembangan Kawasan Mangrove Nasional di Kamal Muara, Jakarta. Kawasan tersebut dirancang sebagai pusat rehabilitasi, konservasi, edukasi, dan wisata mangrove berbasis masyarakat.
Untuk menekan pencemaran laut, KKP mengintensifkan program Laut Sehat Bebas Sampah (Laut SEBASAH) melalui kolaborasi lintas sektor dan daerah, termasuk penandatanganan nota kesepakatan dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait guna mengurangi aliran sampah dari darat ke laut.
Pada sektor garam, KKP mendorong ekstensifikasi dan intensifikasi guna mempercepat swasembada garam sebagai program prioritas Presiden. Tahun 2025 ditandai dengan dimulainya pembangunan tahap pertama Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, dengan target produktivitas hingga 200 ton per hektare.
Program revitalisasi tambak dan bantuan sarana prasarana di sentra garam rakyat ditargetkan meningkatkan kapasitas produksi hingga 30% serta kualitas garam menjadi K1. Seluruh kegiatan tersebut menyerap 1.180 tenaga kerja pada fase konstruksi.
KKP juga mencatat kinerja pada sektor jasa bahari melalui implementasi rig to reef, pengembangan sistem pemantauan reklamasi berbasis digital, perluasan perdagangan karbon biru, serta peningkatan tata kelola wisata dan perizinan jasa bahari. Upaya tersebut menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp38,43 miliar dan nilai investasi Rp1,49 triliun, sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui pembinaan 36 Kampung Lautra di sekitar kawasan konservasi.
Dari aspek tata kelola, realisasi anggaran KKP hingga 30 Desember 2025 mencapai 89,57% dari pagu efektif, disertai berbagai penghargaan kelembagaan, termasuk predikat unit kerja informatif dan pelayanan prima di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.
Koswara menegaskan, capaian tersebut mencerminkan konsistensi KKP dalam menyeimbangkan perlindungan ekosistem laut dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. “Ekonomi Biru kami dorong sebagai strategi pembangunan yang melindungi laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan,” tegasnya.
Capaian kinerja 2025 itu sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menempatkan Ekonomi Biru sebagai arah utama pembangunan kelautan dan perikanan nasional guna memastikan laut Indonesia tetap lestari, produktif, dan berkeadilan bagi generasi kini dan mendatang.
