Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara pada 4 Februari 2026 kembali menghadirkan angka-angka pertumbuhan ekonomi yang mencengangkan. Sepanjang 2025, ekonomi Maluku Utara tumbuh 34,17 persen. Pada Triwulan IV-2025, laju pertumbuhan mencapai 29,81 persen secara tahunan (year-on-year) dan 12,23 persen secara kuartalan (quarter-to-quarter).
Bagi masyarakat di luar Maluku Utara (Moloku Kie Raha) dan kalangan pemerintah, capaian ini mudah dirayakan. Ia tampak sebagai bukti keberhasilan pembangunan dan kerap dijadikan bahan pidato optimistis. Namun, bagi banyak warga Maloku Kie Raha, narasi pertumbuhan tersebut justru menimbulkan kejenuhan, bahkan kemuakan. Pertumbuhan ekonomi yang terus diumumkan itu terasa semakin jauh dari pengalaman hidup sehari-hari, dan dalam banyak hal justru memiskinkan.
Dalam logika makroekonomi konvensional, pertumbuhan setinggi ini kerap dipahami sebagai tanda akselerasi ekonomi daerah. Namun, logika itu lebih sering bekerja untuk kepentingan segelintir pelaku bermodal besar dan jaringan oligarki yang menikmati akumulasi keuntungan, bukan untuk mayoritas warga di wilayah kepulauan.
Bagi masyarakat Moloku Kie Raha yang hidup di pulau-pulau kecil berpenghuni, realitasnya sangat berbeda. Menjelang Ramadhan, harga pangan melonjak. Akses layanan publik terbatas. Ada sekolah tanpa guru, puskesmas tanpa dokter dan peralatan memadai. Ketergantungan pada pasokan dari luar pulau sangat tinggi. Dalam konteks seperti ini, angka pertumbuhan yang dibanggakan justru memunculkan kelelahan sosial dan kecurigaan epistemik, pertumbuhan itu milik siapa, dan untuk siapa ia dirayakan?
Joseph Stiglitz, Amartya Sen, dan Jean-Paul Fitoussi (2009) telah lama mengingatkan bahwa statistik pertumbuhan ekonomi sering gagal menangkap realitas kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Moloku Kie Raha, pertumbuhan yang diumumkan BPS bukan hanya berjarak dari pengalaman hidup rakyat, tetapi juga berpotensi menutupi krisis struktural yang sedang berlangsung di wilayah kepulauan.
Struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Moloku Kie Raha memperlihatkan ketimpangan yang tajam. Pertumbuhan ekonomi ditopang terutama oleh sektor Industri Pengolahan yang berkontribusi 42,01 persen dan tumbuh 62,64 persen, serta sektor Pertambangan dan Penggalian dengan kontribusi 20,84 persen dan pertumbuhan 53,27 persen. Kedua sektor ini dikuasai oleh korporasi besar dan terintegrasi dengan kepentingan global, sementara manfaatnya nyaris tidak mengalir ke masyarakat pulau-pulau kecil.
Sebaliknya, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang menjadi sumber penghidupan utama sekitar 1,3 juta penduduk Maloku Kie Raha yang tersebar di 69 pulau berpenghuni, hanya tumbuh sekitar 3 persen dan berkontribusi kurang dari 10 persen terhadap PDRB.
Inilah kenyataan pahit yang kerap luput dari sorotan ketika pertumbuhan ekonomi dipuja secara agregat.
Konfigurasi ini mencerminkan apa yang dalam teori pembangunan dikenal sebagai concentrated growth, yakni pertumbuhan yang bertumpu pada sektor padat modal, berorientasi ekspor, dan terhubung dengan rantai nilai global. Tetapi memiliki keterkaitan yang lemah dengan ekonomi lokal (Auty, 1993; Sachs & Warner, 2001).
Dalam konteks Moloku Kie Raha, ekonomi daerah tumbuh bukan karena meningkatnya produktivitas masyarakat pulau, melainkan akibat intensifikasi ekstraksi sumber daya alam (SDA).
Dari sisi pengeluaran, watak ekonomi enklave ini semakin jelas. Ekspor Barang dan Jasa tumbuh 40,13 persen dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) meningkat 25,38 persen. Namun, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga hanya tumbuh 5,12 persen. Ironisnya, di tengah pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah justru terkontraksi sebesar 9,12 persen. Padahal, masyarakat pulau berharap belanja pemerintah dapat menjadi penopang utama ekonomi lokal.
Teori export-led growth memang menjelaskan bahwa ekspor dapat mendorong pertumbuhan PDRB secara cepat. Namun, tanpa keterkaitan dengan sektor domestik dan mekanisme distribusi yang kuat, pertumbuhan semacam ini cenderung menghasilkan kebocoran nilai tambah dan memperlebar ketimpangan (Rodrik, 2011).
Bagi masyarakat Moloku Kie Raha, fakta bahwa konsumsi rumah tangga tumbuh jauh lebih lambat daripada ekspor dan investasi menyampaikan pesan sederhana namun pahit: uang berputar di Moloku Kie Raha, tetapi jatuh ke tangan segelintir pihak.
Moloku Kie Raha memiliki lebih dari 60 pulau berpenghuni dengan sekitar 1,37 juta penduduk. Sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Halmahera dan Kota Ternate, sementara pulau-pulau kecil lainnya dihuni ratusan hingga ribuan jiwa dengan biaya hidup tinggi dan akses layanan publik terbatas. Dari perspektif ekonomi spasial, wilayah-wilayah ini terjebak dalam spatial poverty trap, kemiskinan yang ditentukan oleh lokasi, biaya logistik, dan skala ekonomi yang kecil (Krugman, 1991; Redding & Venables, 2004).
Lonjakan PDRB akibat industri tambang tak serta-merta menurunkan biaya transportasi antarpulau, menekan harga beras, atau mendekatkan layanan kesehatan. Masalahnya, statistik pertumbuhan BPS jarang menjadikan pulau-pulau kecil sebagai subjek analisis, melainkan hanya sebagai bagian tak terlihat dari agregat provinsi.
Paradoks semakin tajam ketika Moloku Kie Raha, provinsi dengan potensi agroekologi yang besar, justru bergantung pada pasokan pangan dari Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur.
Fenomena Dutch disease (Corden & Neary, 1982) menjelaskan bagaimana ledakan sektor ekstraktif dapat melemahkan sektor tradisional. Di Moloku Kie Raha, dampaknya bahkan lebih ekstrem: pertanian tersingkir dari arsitektur pembangunan, sehingga ketergantungan dan kerentanan pangan masyarakat pulau semakin dalam.
Kontraksi belanja pemerintah daerah di tengah pertumbuhan ekonomi yang tinggi menimbulkan pertanyaan mendasar, untuk siapa pemerintah daerah bekerja?
Dalam teori keuangan publik, belanja pemerintah merupakan instrumen utama untuk mengoreksi ketimpangan wilayah dan menyediakan layanan dasar di daerah berbiaya tinggi (Oates, 1972). Ketika belanja justru menurun sementara investasi tambang terus difasilitasi, negara tampak lebih berperan sebagai penjaga iklim investasi ketimbang penjamin kesejahteraan warga.
“Muak” dalam tulisan ini bukan sekadar luapan emosi, melainkan kesadaran kritis. Muak terhadap cara pertumbuhan ekonomi dihitung, dipresentasikan, dan dirayakan tanpa menimbang apakah ia benar-benar memperluas kapabilitas manusia (Sen, 1999).
Moloku Kie Raha tidak anti pertumbuhan. Yang ditolak adalah pertumbuhan yang menyingkirkan, bocor, dan tidak manusiawi. Pertumbuhan yang menjadikan rakyat hanya penonton di tanahnya sendiri.
Tantangan Moloku Kie Raha ke depan bukan lagi mempertahankan laju pertumbuhan tinggi, melainkan membongkar ekonomi enklave dan membangun ekonomi kepulauan yang adil, terhubung, dan berdaulat.*
