Pilkada langsung serentak 27 November 2024 yang digelar di 37 provinsi (minus Daerah Istimewa Yogyakarta) menghadirkan 103 pasangan calon gubernur–wakil gubernur. Dari jumlah itu, hanya tujuh perempuan yang maju sebagai calon gubernur di lima provinsi. Artinya, keterwakilan perempuan dalam kontestasi kepemimpinan daerah baru mencapai 6,7 persen, jauh tertinggal dibanding laki-laki yang mencapai 92,3 persen (tirto.id).
Tujuh tokoh perempuan tersebut adalah Khofifah Indar Parawansa, Luluk Nur Hamidah, dan Tri Rismaharini (Jawa Timur); Airin Rachmi Diany (Banten); Raudatul Jannah (Kalimantan Selatan); Tina Nur Alam (Sulawesi Tenggara); serta Sherly Tjoanda Laos (Maluku Utara).
Nama terakhir menjadi sorotan tersendiri. Sherly Tjoanda Laos dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 di halaman Istana Negara, bersama para kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024. Ia mencatat sejarah sebagai perempuan pertama yang menjadi Gubernur Maluku Utara, sebuah provinsi yang selama ini didominasi kepemimpinan laki-laki.
Berpasangan dengan Sarbin Sehe dan mengusung visi Maluku Utara Bangkit, kepemimpinan Sherly segera diuji oleh ekspektasi publik. Namun, alih-alih berhati-hati, ia memilih bergerak cepat.
Kepemimpinan Transformasional dalam Praktik
Dalam literatur kepemimpinan Barat, apa yang dilakukan Sherly dapat dibaca melalui teori kepemimpinan transformasional yang diperkenalkan James MacGregor Burns dan dikembangkan Bernard M. Bass. Teori ini menekankan kemampuan pemimpin untuk mentransformasi organisasi melalui visi, integritas, inspirasi, dan perubahan sistemik—bukan sekadar manajemen rutin.
Indikator paling kasat mata terlihat pada capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK. Pada 1 Desember 2025, skor MCP Pemerintah Provinsi Maluku Utara melonjak dari 70 menjadi 88,3. Angka ini melampaui target pribadi Sherly (85), bahkan data terakhir di angka 90 sekaligus menempatkan Maluku Utara di zona hijau dan peringkat ketiga nasional, di bawah DKI Jakarta (93) dan Bali (91).
Capaian ini mencerminkan dimensi idealized influence dan institutional reform dalam kepemimpinan transformasional: pemimpin tidak hanya memberi teladan, tetapi juga mengubah sistem agar lebih transparan dan akuntabel.
Menariknya, Sherly tidak berhenti pada angka 90. Ia menargetkan skor MCP 99 atau minimal 95 pada tahun anggaran 2026—sebuah ciri pemimpin transformasional yang memandang capaian sebagai batu loncatan, bukan garis akhir.
Kepemimpinan Berbasis Kinerja dan Efisiensi
Pendekatan Sherly juga sejalan dengan teori managerial leadership ala Peter Drucker, yang menekankan efektivitas, efisiensi, dan orientasi hasil. Pada tahun anggaran 2025 harapan Gubernur, Maluku Utara kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Pemprov Maluku Utara, di bawah arahannya, menggandeng BPKP untuk mereviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Hasilnya konkret: sejumlah proyek pemerintah mengalami efisiensi biaya hingga 30 persen. Dalam konteks fiskal daerah kepulauan yang terbatas, kebijakan ini bukan sekadar teknis, tetapi politis—memindahkan anggaran dari pemborosan ke pelayanan publik.
Visi Sosial dan Kepemimpinan Pelayan
Jika kepemimpinan transformasional menjelaskan arah perubahan, maka servant leadership—teori yang dikembangkan Robert K. Greenleaf—menjelaskan orientasi kebijakan Sherly. Pemimpin, dalam perspektif ini, hadir pertama-tama sebagai pelayan masyarakat.
Visi “Bangkit, Maju, Sejahtera, Berkeadilan, Berkelanjutan” diterjemahkan ke dalam enam poros kebijakan utama:
Pertama, Pendidikan Gratis. Sejak April 2025, biaya SMA/SMK negeri—termasuk uang komite—dihapus. Pendidikan diposisikan sebagai hak, bukan komoditas.
Kedua, Kesehatan Gratis (Universal Health Coverage/UHC). Mulai Juni 2025, Universal Health Coverage menjamin seluruh warga Maluku Utara memperoleh layanan kesehatan tanpa hambatan biaya. Capaian UHC 101.01 persen hingga pertengahan desember 2025 telah mencapai lebih dari 475 ribu jiwa menerima layanan pemeriksaan kesehatan gratis.
Ketiga, Infrastruktur & Trans Kieraha. Sofifi dipacu sebagai ibu kota provinsi yang fungsional. Proyek Trans Kieraha sepanjang 29 kilometer dikerjakan dengan anggaran Rp90 miliar dari APBD 2025—menunjukkan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas.
Keempat, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem. Lima strategi disiapkan, mulai dari penguatan data hingga inovasi lintas sektor, menjawab problem struktural wilayah kepulauan.
Kelima, Pemberdayaan Perempuan dan Efisiensi Anggaran.
Seluruh OPD diwajibkan menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Modal usaha juga disalurkan kepada kelompok perempuan di sepuluh kabupaten/kota.
Keenam, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Sebanyak 700 rumah direnovasi pada 2025 dengan anggaran Rp20 miliar di tujuh kabupaten/kota. Kabupaten Taliabu menyusul, menunggu sinkronisasi data berbasis DTSEN.
Catatan Penutup
Kepemimpinan Sherly Tjoanda Laos menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam politik bukan sekadar soal representasi, tetapi soal kualitas kepemimpinan. Dengan pendekatan transformasional, managerial, dan servant leadership sekaligus, Sherly membangun apa di yang bisa disebut sebagai politik prestasi—politik yang berbicara melalui data, kinerja, dan keberpihakan pada warga.
Di tengah tradisi kepemimpinan daerah yang maskulin, Sherly membuktikan bahwa perubahan bukan datang dari suara paling keras, melainkan dari sistem yang dibenahi dan pelayanan yang dirasakan.
