Ada tahun-tahun yang kita tutup dengan perasaan lega. Ada pula tahun-tahun yang berakhir dengan kelelahan panjang. Tahun ini, Indonesia menutup waktunya dengan sesuatu yang lebih sunyi dan lebih berat: pengulangan luka. Banjir kembali datang. Tanah kembali runtuh. Api kembali menyala. Angin membawa asap, air membawa lumpur, dan manusia membawa kehilangan.
Nama tempat berganti, tetapi ceritanya nyaris sama. Dan justru di situlah keganjilan itu terasa. Sebab sesuatu yang terus berulang seharusnya tidak lagi disebut kejadian, melainkan pola.
Kita menyebut semua itu bencana. Kata yang terdengar netral, bahkan pasrah. Kata yang sering kali menenangkan, karena membebaskan kita dari kewajiban bertanya lebih jauh. Padahal, bencana yang berulang adalah pesan yang gagal kita baca. Atau lebih tepatnya, pesan yang sengaja kita abaikan.
Refleksi akhir tahun seharusnya bukan sekadar catatan peristiwa. Ia seharusnya menjadi ruang untuk menimbang ulang cara kita hidup bersama. Sebab di balik setiap air yang meluap, setiap tanah yang longsor, dan setiap hutan yang terbakar, selalu ada keputusan yang pernah diambil—dan keputusan lain yang sengaja tidak diambil.
Hujan turun sebagaimana mestinya. Ia tidak pernah berjanji untuk lembut. Gunung tetap berdiri di tempatnya. Sungai mengalir mengikuti hukum yang sama sejak ratusan tahun lalu.
Yang berubah adalah cara manusia memperlakukan semuanya. Hutan dipersempit, tanah dipadatkan, sungai disempitkan, ruang hidup dinegosiasikan. Lalu kita heran ketika air mencari jalannya sendiri. Alam tidak sedang menghukum. Ia tidak punya niat. Ia hanya bereaksi.
Ulrich Beck menyebut masyarakat modern sebagai risk society–masyarakat yang justru memproduksi risiko dari kemajuan yang ia banggakan. Risiko tidak datang dari luar, melainkan lahir dari sistem produksi, teknologi, dan kebijakan yang mengabaikan batas. Dalam masyarakat semacam ini, bencana bukan kejadian luar biasa. Ia adalah konsekuensi.
Indonesia tampaknya semakin akrab dengan kondisi itu. Peta rawan bencana tersedia. Data perubahan iklim dipublikasikan. Peringatan para ahli disampaikan berulang kali. Namun kebijakan tetap berjalan seolah semua itu hanyalah catatan pinggir. Izin terus diterbitkan di wilayah rentan. Tata ruang terus dikompromikan. Evaluasi selalu datang belakangan—setelah rumah hanyut dan nyawa melayang.
Di titik ini, pertanyaan yang mengusik nalar menjadi tak terhindarkan: *apakah bencana masih dianggap sebagai kegagalan, atau justru telah diterima sebagai bagian dari sistem?Pertanyaan itu terdengar tidak sopan. Tetapi pola yang berulang membuatnya sah untuk diajukan. Negara sering kali tampak jauh lebih sigap setelah bencana terjadi dibanding sebelum ia datang. Anggaran darurat cepat tersedia. Prosedur dipercepat. Kewenangan dipangkas. Semua bergerak cepat ketika krisis sudah hadir.
Namun untuk pencegahan, segalanya terasa lambat. Penataan ruang diperdebatkan tanpa akhir. Pengawasan izin tumpul. Kepentingan ekonomi terus menjadi alasan untuk menunda kehati-hatian. Seolah krisis lebih mudah dikelola daripada keberanian untuk menghentikan sesuatu yang sejak awal keliru.
Di sinilah muncul pertanyaan yang lebih mengganggu: apakah bencana, dalam praktik bernegara kita, telah diperlakukan seperti semacam proyek—yang selalu mendapat perhatian setelah terjadi, tetapi jarang dicegah sebelum datang?
Jika keselamatan warga benar-benar menjadi prioritas, mengapa kewaspadaan selalu datang terlambat?
Amartya Sen, dalam kajian-kajiannya tentang bencana dan penderitaan massal, menegaskan bahwa krisis jarang semata-mata disebabkan oleh alam. Ia lahir dari kegagalan tata kelola dan lemahnya akuntabilitas publik. Dengan kata lain, bukan hujan yang mematikan, melainkan sistem yang membiarkan orang berada di tempat yang salah, pada waktu yang salah, tanpa perlindungan.
Pola itu terlihat jelas dalam setiap bencana. Korban hampir selalu kelompok yang sama. Mereka yang tinggal di bantaran sungai, di lereng gunung, di pesisir, di wilayah yang sejak awal dipenuhi risiko. Petani, nelayan, buruh, masyarakat adat—mereka yang paling sedikit menikmati hasil pembangunan justru paling besar menanggung akibatnya.
Ini bukan kebetulan. Dalam kajian ekologi politik, para pemikir seperti Paul Robbins menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan dan bencana selalu terkait dengan relasi kuasa. Siapa yang memutuskan, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang dikorbankan. Bencana, dalam konteks ini, bukan sekadar peristiwa alam, melainkan potret ketimpangan yang telanjang.
Ironisnya, setelah bencana berlalu, yang dibicarakan sering kali hanya soal teknis penanganan. Seberapa cepat bantuan datang. Seberapa sigap aparat bekerja. Semua penting, tentu saja. Tetapi jarang ada keberanian untuk menyentuh akar persoalan. Izin yang melahirkan risiko tetap dibiarkan. Kebijakan yang membuka luka tetap dipertahankan. Kita menjadi mahir menambal, tetapi enggan menghentikan sumber luka.
Jared Diamond, dalam studinya tentang runtuhnya peradaban, mengingatkan bahwa banyak masyarakat hancur bukan karena mereka tidak tahu. Mereka tahu risikonya. Mereka tahu akibatnya. Tetapi mereka memilih bertahan pada keputusan lama karena perubahan dianggap terlalu mahal—secara ekonomi maupun politik. Pelajaran ini terasa dekat ketika kita melihat kerusakan berulang yang terus dianggap sebagai harga wajar dari pembangunan.
Namun refleksi ini tidak boleh berhenti pada negara. Kita—sebagai masyarakat—juga punya peran dalam siklus ini. Kita ikut terbiasa. Kita marah ketika bencana datang, lalu lelah ketika ia berlalu. Kita berduka, lalu berdamai. Dalam kelelahan kolektif itu, kesalahan struktural menemukan ruang untuk terus hidup.
Hannah Arendt menyebut kondisi semacam ini sebagai banalitas—ketika sesuatu yang keliru diterima sebagai hal biasa, bukan karena ia benar, tetapi karena ia terus diulang tanpa perlawanan berarti. Bencana menjadi rutinitas. Kesadaran pun menumpul.
Padahal, pembangunan seharusnya membuat hidup lebih aman, bukan lebih rapuh. Ia seharusnya memperkecil risiko, bukan memindahkannya kepada mereka yang paling lemah. Jika yang terjadi justru sebaliknya, maka yang perlu dipertanyakan bukan alam, melainkan arah dan keberpihakan kebijakan kita.
Akhir tahun ini, mungkin kita perlu berhenti sejenak dari kebiasaan menormalisasi penderitaan. Berhenti menyebut luka sebagai takdir. Berhenti merasa cukup hanya dengan empati pascabencana. Dan mulai berani bertanya: apa yang sebenarnya kita bangun, dan untuk siapa?
Bangsa yang besar bukan bangsa yang paling kuat menanggung bencana, melainkan bangsa yang cukup jujur untuk mencegahnya. Yang berani mengoreksi arah, meski tidak populer. Yang memilih melindungi kehidupan, meski harus menunda keuntungan.
Jika tahun depan kita kembali menutup kalender dengan cerita yang sama—air yang meluap, tanah yang runtuh, korban yang kembali tak bernama—maka masalahnya bukan lagi pada ketidaktahuan, malainkan pilihan.
Dan di sanalah catatan ini ingin tinggal. Bukan sekadar sebagai penutup tahun.
Melainkan sebagai pengingat bahwa luka yang terus diulang, pada akhirnya akan menuntut harga yang semakin mahal—bukan dari alam, melainkan dari kemanusiaan kita sendiri.*
